Dalam rangka memperingati HUT Ke-60, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) menggelar pertemuan ilmiah bertema "Indonesia Tan pa Kemiskinan". Pertemuan itu menjadi istimewa karena dibuka oleh tokoh legendaris Prof Dr Emil Salim dan tokoh-tokoh nasional lainnya sebagai pembicara-pembicara pilihan sesuai bidang keahlian masing-masing.
Rupanya penyelenggara menyadari bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak bisa diselesaikan oleh tokoh-tokoh yang berlatar belakang ekonomi semata. Dhus, pembicara dalam pertemuan itu didatangkan dari berbagai latar belakang keilmuan dan praktisi lapangan.
Prof Dr Emil Salim sebagai pembicara kunci menyoroti kemiskinan dari pandangan seorang begawan ekonomi yang telah makan banyak asam garam dengan membagi wilayah Indonesia atas beberapa kelompok dengan lima indikator terpadu. Pembagian itu menempatkan kawasan timur Indonesia dalam posisi yang lemah sehingga seyogianya menjadi dasar treatment dari upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah serta komponen pembangunan lainnya. Dari gambaran makro tersebut seyogianya, upaya penanggulangan kemiskinan diarahkan ke wilayah Indonesia bagian timur dengan pengembangan jaringan ekonomi secara wajar.

Para pembicara lainnya tampil memukau, khususnya saat memberikan pembekalan secara khusus kepada peserta. Mereka bahkan sempat mengajak peserta untuk bahu-membahu menyelesaikan kemiskinan bangsa yang turun-temurun sampai dewasa ini berdasarkan resep-resep ampuh yang memungkinkan dilaksanakan. Sesungguhnya resep-resep itu sendiri bisa menghasilkan rancang bangun sebagai tonggak yang kokoh agar kebijaksanaan dan rancangan lapangan bisa dilaksanakan dengan baik. Dalam kesempatan itu, Prof Dr Subroto secara khusus mengingatkan semua peserta agar berbagai upaya (untuk mengatasi kemiskinan) didasarkan atas falsafah Pancasila sehingga arahnya tetap sejalan dengan cita-cita pembangunan bangsa.
Untuk itulah diperlukan pengembangan dasar falsafah Pancasila ke dalam kebijakan dan rancang bangun operasional yang memadai agar bisa dilaksanakan dengan baik. Diperlukan adanya komitmen politik yang harus dimiliki oleh pemimpin nasional dan dianut secara sungguh-sungguh oleh seluruh jajarannya sampai ke tingkat akar rumput. Komitmen nasional itu harus diikuti dengan jaringan yang difasilitasi dukungan anggaran secara memadai lengkap dengan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk dapat melaksanakan tugas-tugas operasional.
Sebagai Ketua Yayasan Damandiri, saya yang juga seorang sosiolog dan dinilai sebagai pengantar keberhasilan program KB di Indonesia, ikut diundang sebagai salah satu pembicara dalam pertemuan tersebut. Saya jelaskan bahwa persoalan kependudukan (yang menjadi sasaran pengentasan kemiskinan) di masa lalu dan masa sekarang sangat berbeda.
Perbedaan tersebut antara lain terletak pada struktur dan ciri kependudukan yang makin dewasa, menua dan semakin urban sehingga seluruh ajakan partisipasi pembangunan harus memperhatikan struktur, ciri dan budaya penduduk yang menjadi sasarannya tersebut. Karena itu, dianjurkan untuk mengembangkan kelembagaan di tingkat akar rum put yang bisa menjadi wahana bersama bagi masyarakat di pedesaan untuk ikut merancang program dan kegiatan ekonomi yang dianggap penduduk cocok dengan kearifan lokal.
Gambaran dan pendekatan makro Pak Emil Salim harus dipadukan dengan gerakan lokal yang gegap gempita, dengan setiap hari membicarakan dan mengambil langkah-langkah konkrit bersama rakyat. Ratusan ribu forum kebersamaan tingkat pedesaan dan pe-dukuhan perlu dibentuk dan dikukuhkan menjadi pos pemberdayaan keluarga (posdaya) untuk mendampingi dan membantu rakyat hingga menjadi kekuatan pembangunan maha dahsyat. Wadah ini harus bisa memfasilitasi perubahan budaya bodoh, malas dan nrimo menjadi budaya gotong royong, cerdas, kerja keras, maju dan mandiri.
Para mahasiswa dan dosen dari berbagai perguruan tinggi perlu dikerahkan untuk ikut serta menjadi pendamping dan pendukung yang mempunyai tugas ganda. Pertama, membantu rakyat melalui upaya berbagi pengetahuan dengan rakyat. Kedua, menciptakan pemimpin masa depan yang peka terhadap perkembangan kebutuhan rakyat banyak. Pemimpin perlu melakukan pendekatan dengan me nganut proses pemberdayaan agar kreativitas dan dinamika masyarakat makin meningkat.
Proses pemberdayaan yang diusung bersama dalam posdaya kiranya bukan sekadar berbagi dana untuk kebutuhan pengembangan ekonomi semata. Tetapi, perlu lebih diarahkan pada upaya pemberdayaan yang merangsang pengembangan kreativitas, entrepreneurship serta kemampuan menyerap kearifan lokal yang dengan kombinasi modernisasi bisa menjadi kekuatan maha besar untuk mengolah tersedianya bahan yang ada di sekitarnya.
Jaringan posdaya di pedesaan dan pedukuhan mempunyai peran yang harus sabar tetapi pantang menyerah dalam mengikuti peserta yang paling lamban sekalipun dalam proses pemberdayaan secara berkelanjutan dan konsisten. Lembaga keuangan berbasis pro rakyat dan berafiliasi 'menjemput bola' di tingkat pedesaan dan pedukuhan harus dikembangkan untuk mengajak sebanyak mungkin keluarga ikut terjun dalam wirausaha yang menguntungkan.
Selain diperlukan kesabaran dan konsistensi, diperlukan pula pendampingan yang memberi semangat. Ini penting karena upaya mikro dan kecil biasanya sangat rentan dan akan jatuh bangun karena disaingi oleh usaha menengah dan besar. Budaya kompetitif yang selama ini mendominasi upaya pembangunan ekonomi perlu disesuaikan menjadi budaya kerja sama yang tidak mematikan.
Seiring dengan upaya penyediaan pendampingan dan dana, perlu secara gegap gempita dikembangkan budaya baru dalam upaya pembangunan bangsa. Yaitu, budaya gotong royong, toleransi, sikap saling menghargai penggunaan produk-produk dalam negeri, utamanya yang dihasilkan oleh masyarakat yang sedang mem bangun di pedesaan. ***   

Haryono Suyono
Penulis adalah Ketua Yayasan Damandiri.