| Survei LSI dan Momentum Konsolidasi Parpol |
 |
 |
 |
| Selasa, 14 Juni 2011 | 12:39 WIB |
|
KALAU Anda berbohong atau sering bertindak-tanduk menyakiti orang lain, citra Anda otomatis buruk. Setidaknya seperti itulah pandangan orang-orang di dalam komunitas Anda. Tak hanya dihujani kecaman dan cibiran, Anda pun akan dituduh macam-macam. Anda pasti tidak akan pernah mendapatkan simpati dari anggota komunitas, karena simpati mereka otomatis akan diarahkan ke orang lain dalam komunitas yang sama. Logika sederhana itulah yang sedang dialami Partai Demokrat (PD), partai politik yang tidak dapat dipisahkan dari periode kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Seperti kita ketahui bersama, SBY menjadi Ketua Dewan Pembina PD. Semua orang rasanya berani berkesimpulan bahwa kasus yang menimpa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), M Nazaruddin, sudah menimbulkan kerusakan yang serius terhadap PD di satu sisi, maupun citra SBY di sisi lain. Maka, kemerosotan popularitas PD dan SBY adalah sesuatu yang predictable alias sebuah konsekuensi logis. Hal itu terjadi karena publik marah. Wajar, sebab terungkapnya kasus Nazaruddin langsung membuktikan bahwa PD pun tidak bersih dari perilaku korup para kadernya, hal yang sudah barang tentu amat bertolak belakang dengan prinsip dasar kepemimpinan dan kepresidenan SBY. Kita semua ingat bahwa SBY berjanji akan memimpin langsung perang melawan korupsi. Bukannya segera memperbaiki kerusakan itu, para kader PD malah mengeskalasi kerusakan partai mereka. Alih-alih satu kata menyikapi keadaan, sikap kader PD malah terbelah. Ada yang terang-terangan membela dan melindungi Nazaruddin, sementara lainnya justru terus memojokkan politikus muda itu. Bahkan, SBY pun menyelenggarakan jumpa pers bersama Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dengan agenda khusus menggelar kasus tentang pemberian uang oleh Nazaruddin kepada Sekretaris Jenderal MK. Dalam keadaan sangat terpojok, Nazaruddin berangkat ke Singapura, satu hari sebelum surat pencekalannya diterbitkan. Wajah PD makin runyam karena publik langsung 'menuduh' ada kader PD yang mengatur kepergiannya ke Singapura itu. Begitu Nazaruddin belum memenuhi panggilan KPK, publik pun beranggapan kader PD tidak kooperatif dengan penegak hukum. Rangkaian kejadian itu menjadi kumpulan alasan yang lebih dari cukup untuk menurunkan kepercayaan terhadap PD. Konsekuensi logisnya dengan mudah bisa digambarkan melalui survei. Menurut Lingkaran Survei Indonesia (LSI), popularitas PD anjlok hingga 5 persen. Apakah hasil survei itu akurat, silakan menilai sendiri. Tetapi, ada keyakinan bahwa kemerosotannya jauh lebih besar dari hasil persentase survei itu. Konsekuensi logis lainnya adalah meningkatnya popularitas parpol lain. Menurut LSI, sebagian besar atau 40 persen dari total penurunan polularitas PD akan dialihkan ke Partai Golkar, 9 persen ke PDI Perjuangan, 12 persen ke partai lain, dan 39 persen mengambang. Dalam konteks sekarang, perubahan ini belum memberikan manfaat signifikan bagi parpol lain. Kita meyakini bahwa parpol lain akan memaknai kecenderungan sekarang sebagai momentum untuk mengakselerasi dan memperkuat konsolidasi. Kekuatan besar seperti Partai Golkar dan PDIP akan melihat kecenderungan itu sebagai hal yang lumrah. Sebab, kecenderungan itu tidak akan permanen. Akan terjadi perubahan lagi karena alasan-alasan tertentu. Oleh karena itu, baik Golkar maupun PDIP tidak akan berlebihan menyikapi perubahan popularitas parpol versi hasil survei LSI itu. Bagi dua kekuatan besar itu, tindakan internal yang paling bijak adalah melihat ke dalam, karena apa yang menimpa PD maupun perubahan persepsi publik terhadap PD merupakan momentum konsolidasi internal. Kalau hasil survei LSI itu akurat, kedua partai hanya akan menerimanya sebagai tantangan untuk mencari rumusan strategi yang jitu guna menjaga popularitas partai masing-masing.*** |
Advertise
Kami memiliki 286 Tamu online