| Kisah Sedih TKI Kegagalan Pemerintah |
|
|
|
| Jumat, 06 Mei 2011 | 20:14 WIB |
|
TAMPARAN. Sepertinya itulah kata yang pas ditujukan pada pemerintah terkait dengan kepulangan 2.349 warga negara Indonesia yang sebagian besar adalah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang overstay atau bermasalah dari Arab Saudi. Setelah sempat singgah di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, para tenaga kerja asal Indonesia yang kurang beruntung itu, Rabu (4/5), tiba di Pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta. Mereka merupakan bagian dari 5.000 TKI bermasalah di Arab Saudi. Sebagian besar di antara mereka yang dipulangkan dengan kapal motor (KM) KM Labobar milik PT Pelni itu berada dalam kondisi memprihatinkan, bahkan 123 orang dalam keadaan hamil dan 4 lainnya melahirkan di perjalanan-3 melahirkan di atas kapal yang membawa mereka dari Jeddah-Jakarta, serta satu melahirkan di RSU M Jamil, Padang, ketika kapal singgah di Pelabuhan Teluk Bayur. Perjalanan selama 11 hari dari Jeddah dengan kapal laut sepertinya tak cukup bagi sebagian besar TKI untuk meratapi nasib atas kegagalan mereka. Tidak hanya para TKI yang sempat terlunta-lunta di Arab Saudi itu-karena lari dari majikan akibat berbagai alasan-,kita di Tanah Air pun miris mendengar kisah mereka. Bayangkan, tak sedikit dari TKI bermasalah tersebut-dari jumlah total 5.000 termasuk yang telah dipulangkan dengan pesawat terbang baru-baru ini-harus tidur berbulan-bulan di kolong jembatan. Mereka terpaksa lari dari rumah majikan karena disiksa, ada yang diperkosa, atau karena gaji tidak dibayar. Sebagian besar benar-benar diperlakukan bak budak. Mana perhatian yang digembar-gemborkan? Apa yang dapat kita banggakan dari pengalaman yang dialami ribuan TKI di Arab Saudi tersebut, juga di beberapa negara lain, termasuk di negeri tetangga Malaysia? Apakah kita bangga dengan lahirnya sebagian anak-anak dari perut TKI tanpa jelas siapa bapak mereka? Apakah kita masih sanggup menyebut mereka sebagai penghasil devisa negara, sementara mereka harus menjual diri bahkan dipaksa memuaskan nafsu setan manusia bejat tak berperikemanusian? Dan apakah kita bisa sabar mendengar bahwa masih banyak TKI justru diperas bangsa sendiri ketika kembali ke Tanah Air? Pemerintah-apakah itu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, presiden-juga DPR harus bertanggung jawab. Satu sana lain tak boleh lepas tangan. Kisah sedih yang menerpa TKI merupakan kegagalan pemerintah. Kepulangan TKI bermasalah bukan akhir dari segalanya, tetapi masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Tidak hanya di Arab Saudi, tapi di banyak negara lain tak sedikit TKI yang merana. Bahkan di Taiwan saat ini ribuan TKI terancam deportasi. Penghentian sementara (moratorium) penempatan TKI ke Arab Saudi sejak dua bulan terakhir, bukan solusi jitu, sebab mau dikemanakan para tenaga kerja yang masih melimpah. Kecuali pemerintah sudah mampu menyediakan lapangan kerja di dalam negeri dengan gaji memadai. Pemerintah tak cukup hanya terus-terusan melakukan evaluasi, tapi tak menemukan solusi. Sementara DPR tak akan ada manfaatnya jika masalah TKI itu hanya disikapi dengan kunjungan kerja ke negara tujuan TKI, tapi tanpa ada jalan keluar. Jangan biarkan TKI terlunta-lunta di negeri orang, apalagi terusir secara besar-besaran seperti terjadi di Arab Saudi. Para TKI bukan barang dagangan. Keberadaan dan nasib mereka di negara tujuan harus dilindungi negara. Jangan anggap mereka budak yang boleh diperlakukan seenak udel para majikan yang mempekerjakan.*** |