| Realisasi PNPM di Lambar Diduga Banyak Bermasalah |
 |
 |
 |
| Senin, 12 September 2011 | 10:53 WIB |
|
BALIKBUKIT - Sejumlah elemen di Kabupaten Lambar kritisi pembangunan melalui dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MP yang selama ini berjalan diseluruh pekon yang ada didaerah ini. Pasalnya, kualitas pembangunan dari dana PNPM-MP tersebut tidak bisa bertahan secara jangka panjang, karena tidak heran jika pembangunannya dilakukan tahun 2009 rusak pada tahun 2010, dibangun tahun 2010 dan rusak pada tahun 2011 hal ini bukan menjadi rahasia umum lagi, namun hampir merata terjadi disetiap pekon yang mendapatkan kucuran dana. “Yang kita salahkan dalam hal pembangunan melalui dana PNPM-MP ini bukan pekerjanya atau masyarakatnya akan tetapi para petugas dan pengurus PNPM itu sendiri contohnya UPK, PJOK dan TPK serta pemkab, hal ini memiliki alasan dimana untuk pekerja mereka akan berkerja sesuai dengan instruksi para pengurus PNPM itu sendiri. Artinya mereka hanya upahan namun pengelolaan yang memang harus diperhatikan,” kata salah satu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Formasi, Wahidin, kepada Radar Lam bar kemarin. Lanjut dia, tujuan dari pada PNPM itu sendiri sudah jelas, jika untuk pemberdayaan masyarakat bukan ajang untuk mencari keuntungan pribadi, serta tidak mengutamakan kualitas. “PNPM adalah untuk mensejahterakan masyarakat, jika masyarakat tidak tahu akan menjadi tahu namun kenyataannya dilapangan tidak demikian bahkan pekerjanya sendiri kebanyakan bukan orang yang berada di pekon itu sendiri akan tetapi mengambil orang dari luar pekon, dengan alasan pekerja yang dari luar tersebut adalah kepala tukang bukan keneknya. Apakah hal seperti ini dibenarkan, sementara di pekon itu sendiri masih banyak warga yang mampu,” ungkapnya. Masih kata Wahidin, banyaknya hal-hal negatif yang terjadi di tingkat pekon yang ada di kabupaten ini hampir menyeluruh, artinya kejadian seperti itu hampir terjadi dimana-mana jika adanya pembangunan melalui PNPM. “Kejadian ganjil yang terjadi di bawah untuk hal pembangunan PNPM itu menyeluruh, bukti banyaknya laporan masyarakat dan keluhan masyarakat yang selalu mencuat namun anehnya tidak ada tindakan tegas dari pemkab meskipun masalahnya telah dilaporkan,” kata dia. Terkait hal itu, pihaknya berharap agar pihak pemkab terutama Inspektorat bisa merespon positif dan menikdak tegas pelaku yang bersalah sehingga kualitas pembangunan di kabupaten ini bisa berjalan sesuai dengan aturan dan harapan masyarakat. “Sudah saatnya Inspektorat turun tangan dalam masalah ini sehingga kualitas pembanguan yang menelan dana yang cukup besar ini bisa teratasi, sehingga pembangunan bisa bertahan lama dan bermanfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat itu sendiri,” pungkasnya.(edi saputra/lusiana) |
Advertise
Kami memiliki 112 Tamu online